Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Lambang Kementerian Luar Negeri
Gedung Pancasila yang berada di kompleks gedung kantor Kementerian Luar Negeri
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945; 78 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020
Bidang tugas	Politik dan hubungan luar negeri
Slogan	Caraka Bhuwana
Alokasi APBN	Rp8,046 Triliun
Nomenklatur sebelumnya
Departemen Luar Negeri (Deplu)
Susunan organisasi
Menteri	Dra. Retno Lestari Priansari Marsudi, LL.M.
Wakil Menteri	Pahala Mansury, S.E,. M.B.A
Inspektur Jenderal	Ibnu W. Wahyutomo, S.H,. LL.M
Direktur Jenderal
Asia Pasifik dan Afrika	Dr. Abdul Kadir Jailani, S.H,. LL.M
Amerika dan Eropa	Drs. Umar Hadi, M.A
Kerja Sama ASEAN	Sidharto R. Suryodipuro
Kerja Sama Multilateral	Tri Tharyat, LL.M
Informasi dan Diplomasi Publik	Siti Nugraha Mauludiah
Hukum dan Perjanjian Internasional	Laurentius Amrih Jinangkung, S.H,. LL.M
Protokol dan Konsuler	Drs. Andy Rachmianto, M.Phil
Kepala Badan
Strategi Kebijakan Luar Negeri	Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana
Staf Ahli
Bidang Diplomasi Ekonomi	Dindin Wahyudin
Bidang Hubungan Antar Lembaga	Muhsin Syihab
Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri	-
Alamat
Kantor pusat	Jalan Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Koordinat	6°10′28″S 106°50′1″E / 6.17444°S 106.83361°E / -6.17444; 106.83361
Situs web	kemlu.go.id

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (disingkat Kemlu RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri negara.

Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, dan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh Presiden. UUD 1945 juga mengatur Menteri Luar Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan untuk bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.^[1]

Sejak tanggal 27 Oktober 2014, Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi.

1. ^ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3